Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud MD Khawatir Oposisi Ditangkapi

Rencana DPR menghadirkan kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik di masyarakat, karena dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca selengkapnya »