Polemik penunjukan petinggi Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pejabat Gubernur di Provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018, semakin menunjukkan arogansi dan pengkhianatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terhadap cita-cita Reformasi 1998.