Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kasus e-KTP. Lembaga antirasuah itu berjanji akan mengembangkan perkara tersebut ke sejumlah pihak, termasuk Puan.